Peran APBN dalam Menjaga Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Nasional
Pangan adalah elemen penting yang menentukan kehidupan sebuah bangsa. Ia tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga menjadi simbol martabat, kedaulatan, dan ketahanan nasional. Sejarah membuktikan bahwa negara yang gagal menjaga ketersediaan pangan akan menghadapi ancaman besar seperti kekacauan sosial dan ketidakstabilan politik. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis—bukan hanya sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai fondasi utama untuk menciptakan keadilan pangan.
Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini
Ketahanan pangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, produktivitas pertanian mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan yang masif. Lahan subur berubah menjadi area industri, permukiman, atau komersial. Selain itu, akses terhadap sarana dan prasarana pertanian masih terbatas, kapasitas kelembagaan petani dan nelayan masih lemah, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian dan perikanan masih minim.
Petani dan nelayan menghadapi dunia yang semakin kompleks. Perubahan iklim yang drastis, serangan hama yang sulit dikendalikan, serta dinamika geopolitik yang membuat harga pupuk, pestisida, dan bahan pangan global meningkat tajam. Di sisi lain, biaya logistik dan distribusi pangan yang tinggi karena karakter geografis Indonesia yang kepulauan turut memperberat beban masyarakat. Ironisnya, meskipun konsumsi pangan meningkat akibat pertumbuhan penduduk, petani dan nelayan justru menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi.
Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, APBN dialokasikan untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali tidak seragam di lapangan, sehingga efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
Alih Fungsi Lahan dan Penurunan Produktivitas
Alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata bagi pertanian Indonesia. Lahan pertanian yang seharusnya digunakan untuk produksi pangan kini berubah menjadi kawasan industri atau permukiman. Untuk mengatasi hal ini, APBN melalui Kementerian Pertanian dan ATR/BPN memberikan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, mempercepat redistribusi lahan melalui reforma agraria, serta memberi insentif fiskal bagi daerah yang menjaga lahan pangan.
Selain itu, produktivitas pertanian juga perlu ditingkatkan. Banyak petani masih menggunakan cara tanam tradisional tanpa sentuhan inovasi teknologi. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai takaran, minimnya benih unggul, serta kurangnya pelatihan teknis menyebabkan hasil panen stagnan atau bahkan menurun. Oleh karena itu, APBN dialokasikan untuk program intensifikasi pertanian seperti distribusi benih unggul, alat mesin pertanian, pelatihan teknis, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Perubahan Iklim dan Keamanan Produksi
Perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi produksi pangan. Tahun 2024 mencatatkan kerugian besar akibat banjir dan kekeringan yang merusak ribuan hektare sawah. Untuk menghadapi risiko ini, APBN perlu bergerak proaktif dengan membangun bendungan, embung, dan sistem irigasi mikro. Selain itu, asuransi pertanian dan perikanan harus diperkuat agar bisa menanggung risiko gagal panen atau gagal tangkap.
Sayangnya, partisipasi petani dalam program asuransi pertanian masih rendah. Banyak petani belum memahami mekanismenya atau takut dengan proses klaim yang rumit. Maka, edukasi dan simplifikasi birokrasi menjadi hal mutlak agar APBN dapat betul-betul menjangkau kebutuhan di akar rumput.
Distribusi Pangan dan Biaya Logistik
Distribusi pangan di Indonesia masih terpusat, sehingga harga beras di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur bisa berbeda dua kali lipat. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan akses jalan, pelabuhan, dan cold storage. APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Dana Desa berperan penting dalam mempercepat pembangunan jalan tani, jalan produksi, serta transportasi laut antar-pulau.
Selain itu, kelembagaan pasar juga perlu dibenahi. Tengkulak yang mengambil margin tinggi menjadikan harga hasil panen tidak sebanding dengan jerih payah petani. Oleh karena itu, digitalisasi rantai pasok dan penguatan koperasi tani menjadi langkah penting yang perlu didorong melalui pembiayaan APBN yang terarah.
Ketahanan Bukan Sekadar Produksi: Pentingnya Cadangan Pangan
Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari produksi saja. Ketersediaan cadangan pangan nasional dan keberadaan lumbung pangan daerah harus menjadi prioritas. Krisis pangan dunia akibat konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa negara yang tidak punya stok strategis akan goyah dalam hitungan minggu.
APBN dialokasikan untuk memperkuat peran Badan Pangan Nasional dalam menjaga stok beras, jagung, kedelai, dan komoditas penting lain. Namun, manajemen cadangan pangan harus berbasis sistem rotasi dan digitalisasi agar tidak menjadi ladang pemborosan anggaran akibat kedaluwarsa dan penyimpanan tak layak.
Pembangunan yang Melibatkan Petani, Bukan Sekadar untuk Petani
Pembangunan pertanian bukan sekadar soal bangunan fisik. Ini adalah proses kultural dan sosial. Oleh karena itu, petani dan nelayan tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan. Mereka harus menjadi subjek: terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.
Penguatan kapasitas kelembagaan petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi, wajib menjadi bagian dari strategi besar. Termasuk pelibatan anak muda dalam pertanian modern, dengan pendekatan teknologi dan insentif yang memadai. Tanpa generasi muda, pertanian akan ditinggalkan.
APBN sebagai Pilar Keadilan Pangan
Ketahanan pangan sejatinya bukan urusan kementerian pertanian semata, melainkan tugas bersama seluruh elemen negara. Dalam hal ini, APBN adalah alat negara untuk memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang kelaparan karena kemiskinan atau ketimpangan akses.
APBN harus bekerja dari ladang hingga ke meja makan. Ia harus menjadi jembatan yang menghubungkan harapan petani dengan kebutuhan konsumen. Dalam setiap rupiah yang dialokasikan, harus tertanam semangat keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan.
Membangun ketahanan pangan bukanlah kerja instan, melainkan kerja panjang yang memerlukan visi, konsistensi, dan keberpihakan. Dan di dalamnya, APBN bukan hanya catatan fiskal, tapi wujud cinta negara kepada rakyatnya.
