Ekonomi

Video Wawancara Eksklusif Menekraf: Aceh Jadi Prioritas Ekonomi Kreatif

2
×

Video Wawancara Eksklusif Menekraf: Aceh Jadi Prioritas Ekonomi Kreatif

Share this article

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Prioritaskan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menunjukkan perhatian yang serius terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan fokus pada 15 provinsi, termasuk Aceh.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, menjelaskan bahwa awalnya Aceh tidak termasuk dalam daftar provinsi yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional. Namun, dengan pertimbangan kekayaan budaya di Aceh, pihaknya berupaya mengusulkan Tanah Rencong dan dua provinsi lainnya (Maluku dan Papua) untuk dijadikan prioritas karena dinilai memiliki potensi sektor kreatif.

Tanggapan Menteri Ekonomi Kreatif

Dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M Nur, Teuku Riefky menyampaikan beberapa hal penting. Ia mengungkapkan bahwa sebelum diangkat, ia sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dan disampaikan bahwa beliau menanyakan kesiapan mereka untuk membantu dalam bidang ekonomi kreatif, terutama dalam mengembangkan potensi industri kreatif di Indonesia yang kini banyak diminati generasi muda.

Ia menjelaskan bahwa ada empat hal utama yang menjadi target kementerian ini, yaitu membuka lapangan pekerjaan berkualitas dari ekonomi kreatif, meningkatkan investasi di sektor ekonomi kreatif, meningkatkan ekspor dari sektor ekonomi kreatif, dan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional.

Subsektor Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif mencakup 17 subsektor, seperti kreativitas berbasis budaya (kuliner, kriya, fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan), berbasis desain (arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk), berbasis media (film, animasi, video, periklanan, televisi, radio, musik, penerbitan, fotografi), serta kreativitas berbasis digital dan teknologi (aplikasi, game, konten digital, AI, blockchain).

Dalam RPJMN, Presiden menetapkan tujuh subsektor prioritas untuk lima tahun ke depan, yaitu kuliner, kriya, fashion, game, film, animasi video, musik, dan aplikasi.

Daerah Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif

Awalnya hanya 12 provinsi yang ditetapkan sebagai prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Namun, setelah usulan dari Menteri Ekonomi Kreatif, Aceh, Maluku, dan Papua juga diberikan kesempatan untuk menjadi prioritas. Alasannya adalah karena daerah-daerah tersebut memiliki potensi ekonomi kreatif yang pesat meskipun belum maju secara ekonomi.

Perbedaan dengan Kementerian Lain

Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki perbedaan dengan kementerian lain seperti pariwisata, UMKM, dan kebudayaan. Tujuan utamanya adalah laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif, pertumbuhan ekspor, jumlah tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi. Meski ada irisan, tujuan akhirnya berbeda-beda.

Kontribusi Ekonomi Kreatif

Dalam 11 tahun terakhir (2013-2024), tenaga kerja ekonomi kreatif naik hampir 90 persen, mencapai 26,4 juta jiwa. Nilai tambah terhadap perekonomian nasional naik 120 persen, sedangkan nilai ekspor naik hampir 70 persen. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan kontribusi sektor ini dapat meningkat lebih besar lagi.

Peran Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh harus memperhatikan pengembangan ekonomi kreatif dengan membentuk kelembagaan ekraf di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, penting untuk mengisi posisi-posisi tersebut dengan orang-orang yang memiliki sense of kreatif. Kolaborasi dengan asosiasi dan komunitas lokal juga sangat diperlukan.

Kerja Sama Internasional

Kementerian Ekonomi Kreatif juga telah menandatangani MoU dengan Prancis terkait ekspor ekonomi kreatif. Selain itu, sedang dilakukan pembicaraan dengan Rusia dan Saudi Arabia untuk kerja sama yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah memperluas akses pasar dan pelatihan antar negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *