Puan Maharani Minta Evaluasi Total Program MBG
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan kekhawatiran terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang kini menjadi sorotan publik. Ia menilai penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, mengingat adanya kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Puan menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, bukan hanya menyalahkan satu pihak tertentu. Menurutnya, masalah yang terjadi perlu dilihat dari akar masalahnya agar tidak terulang kembali.
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ujar Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).
Selain itu, Puan menyatakan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap dapur penyedia makanan MBG. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah masalah terletak di dapur atau justru di sekolah-sekolah tempat makanan tersebut disajikan.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” kata Puan.
Data Keracunan MBG Mengalami Lonjakan Drastis
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis dalam jumlah siswa yang mengalami keracunan akibat program MBG. Hingga 14 September lalu, tercatat sebanyak 5.360 kasus. Namun, dalam kurun waktu seminggu, angka ini meningkat menjadi 6.452 kasus.
Berdasarkan data terbaru, lima provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak adalah Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY dengan 1.047 kasus, Jawa Tengah dengan 722 kasus, Bengkulu dengan 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.
Masalah ini menunjukkan bahwa program MBG, yang seharusnya memberikan manfaat bagi siswa, justru menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Hal ini memicu permintaan dari berbagai kalangan untuk segera dilakukan evaluasi total.
Kritik Terhadap Implementasi Program MBG
Beberapa pihak, termasuk koalisi masyarakat sipil, telah mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG hingga evaluasi selesai. Mereka menilai bahwa saat ini belum aman untuk terus menjalankan program tersebut tanpa memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan bahwa usulan untuk menghentikan MBG saat ini dinilai sulit dilakukan. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo, dan anggarannya telah disiapkan.
“Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” katanya dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9).
Meski begitu, Charles menegaskan bahwa solusi yang paling realistis saat ini adalah dengan menekan angka keracunan. Ia menilai bahwa evaluasi dan peningkatan pengawasan sangat penting untuk memastikan keamanan program tersebut.
Tantangan dalam Pengawasan dan Implementasi
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan program MBG adalah kompleksitas sistem distribusi makanan. Dari mulai pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan dan penyajian, setiap tahap memiliki potensi risiko jika tidak diawasi secara ketat.
Selain itu, masalah infrastruktur dan SDM juga menjadi faktor penting. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil masih kesulitan dalam menyediakan fasilitas dapur yang memadai, sehingga memperbesar risiko makanan tidak layak konsumsi.
DPR sendiri telah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Rencananya, mereka akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti BPOM dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Selain pemerintah dan DPR, peran masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan program MBG. Orang tua siswa, guru, dan komite sekolah dapat menjadi pengawas aktif dalam memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi.
Banyak kelompok masyarakat juga telah menginisiasi kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas makanan. Mereka meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan mekanisme pengadaan dan pengawasan makanan.
Langkah Ke depan untuk Memperbaiki Program MBG
Dalam beberapa waktu ke depan, DPR akan terus memantau perkembangan program MBG dan melakukan evaluasi berkala. Mereka juga akan meminta pemerintah untuk memberikan laporan lengkap mengenai kondisi makanan yang diberikan di setiap daerah.
Selain itu, rencana penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah juga sedang dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan aman.
Kesimpulan
Program MBG yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa kini menjadi sorotan karena adanya kasus keracunan yang meningkat pesat. Evaluasi total yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah menjadi langkah penting untuk memastikan masa depan program ini.
